Uujn No 30 Tahun 2004

Uujn No 30 Tahun 2004 - Konsep cyber notary berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Penetapan Perubahan Uujn Penafsiran Dan Pembahasan Ppt Download

Pasal 16 ayat 1 UUJN No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No30 Tahun 2004.

Uujn no 30 tahun 2004. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran. Untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Ditetapkan 6 Oktober 2004 Ditetapkan 6 Okt 2004.

4432 LL SETNEG. Barulah di tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disebutkan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang.

Pasal 16 ayat 1 huruf f Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas.

Oleh UUJN No2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No30 Tahun 2004 kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan juga menjaga kerahasiaan privacy dari para penghadap. Wewenang dan kewajiban Notaris tersebut diatur melalui Undang-undang No. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum Hukum Notariat dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi. UU No 2 Tahun 2014. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sehubungan dengan revisi UUJN maka konsep cyber notary merupakan salah satu topik yang akan menjadi pembahasan menarik. PERBEDAAN UUJN 302004 DAN PERUBAHAN UUJN 22014. Prolegnas prioritas Tahun 2011 adalah UU No.

2004 NO117 TLN NO. UU No 30 Tahun 2004. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan baik pakar hukum maupun notaris danatau PPAT itu sendiri. Sedangkan keberadaan PPAT diatur dalam suatu PP No37 Tahun 1998 yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan UU No30 Tahun 2004 yang mengatur keberadaan dan wewenang notaris. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 302004 for a Notary in doing his job as a public official in keeping. Pada tahun 2014 telah disahkan UU No 2 Tahun 2014 sebagai perubahan UU No 30 tahun 2004 sebagai UU yang mengatur Jabatan Notaris UUJN No 22014.

Undang-undang UU TENTANG Jabatan Notaris. 30 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Mk No. Dalam pasal 15 UU No.

Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang bersikap memihak diatur dalam UUJN kode etik notaris dan Permenkumham No61 Tahun 2015 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang bersikap memihak tersebut. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM NOVITA MERY Abstract Right and obligation of objection is stipulated in UUJN Notarial Act No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN.

Era baru membuat semua jalan kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju ke. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS. Diatur di Pasal 1 angka 4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan.

22014 on the amendment of UUJN No. Ditetapkan 6 Oktober 2004 Ditetapkan 6 Okt 2004. 49puu-x2012 dan Keluarnya UU No2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ditetapkan 17 Oktober 2014 Ditetapkan 17 Okt 2014. Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 Ayat 1 Uujn No.

Tugas Notaris Pengganti Khusus adalah membuat akta tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena hanya ada seorang notaris di satu. Undang-undang UU TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. 30 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-undang No.

Undang Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 Tentang Tahun

Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download

Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau Dari Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Pandangan Hukum Islam

Http Repository Unissula Ac Id 19699 4 Bab 20i Pdf

Jual Buku Uujn Undang Undang Jabatan Notaris Terbaru Kota Semarang Duta Buku Pelajaran Umum Tokopedia

Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download

Ppt Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Powerpoint Presentation Id 2673202

Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris