Peraturan Bph Migas No 6 Tahun 2015

Peraturan Bph Migas No 6 Tahun 2015 - 6 Tahun 2015 itu memang menyebut bahwa koperasi usaha kecil maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub. 62015 tentang sub penyalur BBM.

Proposal New Pertades Jatim 1

K epala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah menetapkan Peraturan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Peraturan bph migas no 6 tahun 2015. Peraturan BPH Migas No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Kepala BPH Migas dsb.

36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 25 Mei. Peraturan BPH Migas No6 Tahun 2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal.

UU No22 Tahun 2001 UU No30 Tahun 2007 UU No20 Tahun 2008 UU No6 Tahun 2014 UU No23 Tahun 2014 PP No30 Tahun 2009 Perpres No191 Tahun 2014 Peraturan BPH Migas No6 Tahun 2015 Perda No4 Tahun 2016 Perbup No48 Tahun 2016. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi T l. Lembaga sub penyalur BBM ini menurut Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan penyediaan serta pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI dan memberi kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh bbm terutama di wilayah.

Badan Pengatur Hilir Migas Bph Migas telah mengeluarkan Peraturan No. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH MigaslX2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 15. Badan Pengatur Hilir Migas Bph Migas telah mengeluarkan Peraturan No.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Akan tetapi Peraturan BPH Migas No.

6 Tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. Lembaga sub penyalur BBM ini menurut Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan penyediaan serta pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI dan memberi kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh bbm terutama di wilayah terpencil. Jadi nanti orang bisa bangun SPBU baru.

Pasal 1 Peraturan BPH Migas itu memang menyebut bahwa koperasi usaha kecil maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur. Karena niat kami sama-sama mendistribusikan BBM kepada masyarakat yang selama ini terkendala akan akses ketersediaan BBM maka mari bergandengan tangan membantu program pemerintah sesuai perundangan BPH Migas No. 01 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan.

Segera sedang disiapkan kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta Minggu 15 Agustus 2021. Untuk diketahui pasca diterbitkannya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini BPH Migas telah beberapa kali melakukan sosialisasi dibeberapa wilayah seperti di Bandung Malang dan terakhir di Manado. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No.

PP 272017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 6E10DMT2020. 62015 tentang Sub Penyalur diharapkan dapat meningkatkan aksessibilitas masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan BBM katanya.

Peraturan BPH Migas No. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan pendaftaran penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat 1 huruf b Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Burni Nomor 18PBPH MIGASV2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan.

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 34KHHK02DJM2021. Saat ini aturan tersebut diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Peraturan Daerah Provinsi No.

Jika ada perbedaan konsep maka jadikan perbedaan ini sebagai dinamika pemikiran. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 35KHHK02DJM2021. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum.

BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Peraturan BPH Migas 62015 ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan. 62015 tentang sub penyalur BBM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang. PP 232015 tentang Pengelolaan Bersama SDA Migas di Aceh. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa PekerjaBuruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Untuk mendorong lebih banyak lagi jumlah SPBU Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas saat ini tengah mengusulkan regulasi yang mengatur pendirian sub SPBU dalam Peraturan BPH Migas No6 Tahun 2015 yang mengatur pendistribusian BBM bisa dilakukan tanpa SPBU. BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur.