Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015 - Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih. 6 Tahun 2015 itu memang menyebut bahwa koperasi usaha kecil maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub.

Perda Prov Jawa Barat No 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah

Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 6E10DMT2020.

Peraturan bph migas nomor 6 tahun 2015. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76. Akan tetapi Peraturan BPH Migas No. Peraturan Presiden Nomor.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan. Peraturan Kepala BPH Migas dsb. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Kepala BPH Migas dsb.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 6 April. Makassar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas beberapa waktu lalu telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 4 September Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Bontang.

Peraturan BPH Migas No. K epala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah menetapkan Peraturan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 17 Juni. Adapun jumlah BBM yang bisa dibeli dari penyalur maksimal 3 ribu. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04KaBPH Migas122003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi T l. Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2012 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan harga Bahan Bakar gas Untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun.

Peraturan BPH Migas Nomor 06 Ta hun 2015 pada Laksminarti Riyanti N. Implementasi Pertaturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 dalam Kondisi Darurat Bencana Covid-19. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel.

Maka kehadiran peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah untuk mengawal sekaligus menjadi legacy penegasan negara untuk mengajak keterlibatan masyarakat pengusaha ataupun para pihak yang tertarik dalam usaha distribusi BBM ini ke tengah masyarakat pedesaan. BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Kepala BPH Migas dsb.

Surat Edaran Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pelumas. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Kepala BPH Migas dsb. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 006KTBPH MigasXll2004 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas.

Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH MigaslX2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 15. Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 341718DMT2020.

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. Dalam Pasal 7 ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 20 15 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang. Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Jambi. Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015.

6 Tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 lokasi sub penyalur minimal lima kilometer km dari lokasi penyalur terdekat. Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM Tertentu dan Jenis BBM.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan BPH Migas 62015 ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan. Tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 6 April.